JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua BEM UNPAD tahun 2022 yang juga kreator konten #LawanButaPolitik, Virdian Aurellio menuntut transparansi tunjangan dan gaji DPR yang dinilai fantastis di tengah himpitan ekonomi.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Irawan di Program ROSI mengklarifikasi gaji dan tunjangan para dewan berkisar di atas 100 juta namun tidak melebihi 150 juta rupiah per bulan. Gaji yang diterima sekitar 16 juta. Saat ditanya rincian lainnya, ia mengaku tidak berani untuk menjawabnya, karena dirasa sensitif.
"Mengapa Anda merasa ini terlalu sensitif untuk dinyatakan? Karena bagaimanapun juga Anda satu, Anda wakil rakyat, Anda pejabat publik, dan gaji Anda itu dari APBN dan pajak masyarakat Indonesia. Anda berkewajiban untuk menyatakan ini dengan terang-benderang," tanya Rosianna Silalahi.
"Karena kan sudah terbuka juga, tidak perlu dari mulut saya langsung," ujar Irawan.
"Yang dituntut oleh teman-teman yang turun maupun yang tidak turun, melalui media sosial, misalnya berbicaranya, adalah sesuatu yang juga menjadi hak kami untuk tahu. Tadi misalnya transparansi. Hari ini kita enggak lagi mau dengar DPR atau pemerintah, gitu ya, bicara kata-kata, tapi enggak walk the talk gitu loh," jawab Virdian.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) membeberkan penghasilan anggota DPR bisa mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 miliar per tahun. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.
Bagaimana pendapatmu?
Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV: https://youtu.be/RrUt852NldA
#demo #tunjangan #dpr
Selengkapnya klik link di bio.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/614498/publik-minta-keterbukaan-gaji-dan-tunjangan-anggota-dpr-ngaku-tak-berani-jawab-rosi
